Pengelolaan Asset Lemah, Lahan SMPN 1 Cileungsi Jadi Sengketa

CILEUNGSI–DPRD Kabupaten Bogor mendesak Dinas Pendidikan (Disdik), untuk segera menyelesaikan kasus sengketa lahan SMPN 1 Cileungsi agar tidak menggangu aktivitas belajar mengajar.

“Disdik jangan diam dan seolah menutupi masalah, seharusnya terbuka agar kasus cepat selesai sehingga siswa dan guru menjadi tenang,” ujar Ketua Komisi D DPRD, Sumarli.

Menurut dia, masalah muncul karena buruknya peng
elolaan aset sehingga masalah sengketa seperti ini muncul. “Harus ada dialog dengan semua pihak terkait,” katanya.

Sementara itu, Sismono yang mengaku memiliki sertifikat melalui pengacaranya, Muhammad Bakri mengakui, telah melakukan pertemuan dengan kepolisian, DPRD, dan pihak kecamatan. Dari pertemuan itu disepakati bahwa Senin (7/1) tak ada penggembokan karena ada siswa yang sedang belajar.

Lebih lanjut ia mengatakan, sudah membuat laporan dan menggugat orang yang juga mengaku memiliki sertifikat lahan. “Kita menggugat mereka karena diduga telah memalsukan PBB 2012, Sekda pun mengakui bahwa tanah ini milik kami,” jelasnya.

Ia mengaku, akan berkoordinasi dengan Pemkab Bogor mengenai keputusan akan membeli lahan atau tidak namun belum ada respons. “Saya masih bingung karena belum ada yang memfasilitasi untuk bertemu dengan pemkab maupun orang yang juga mengaku pemilik lahan,” tuturnya.

Camat Kecamatan Citeureup, Beben Suhendar mengatakan, siap memfasilitasi pertemuan semua pihak terkait agar masalah bisa segera diselesaikan.

Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cileungsi, Munawar mengatakan, tak bisa berkomentar karena kewenangan Disdik. “Silakan ke bagian Sarpras saja,” ucapnya.

Sementara, Wakil Kepala SMPN 1 Cileungsi, Darsa Atmaja mengaku cemas dengan adanya informasi bila sekolah akan digembok, sehingga situasi belajar bisa terganggu.

“Yang dikhawatirkan adalah tekanan dari pihak luar, karena sudah kali kedua kita mendapat ancaman penggembokan,” ujarnya.