Pada aksi tersebut, para buruh juga meminta pemerintah untuk menghapus sistem kerja outsourching, pemberian jaminan sosial, serta mencabut Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2013 tentang kebijakan penetapan upah minimum. Bahkan mereka siap melakukan aksi mogok nasional pada tanggal 31 Oktober dan 1 November jika tuntutan mereka tidak dikabulkan
Ketua Aliansi Buruh Bogor, Bambang Suarsono mengatakan, demo ini merupakan aksi lanjutan untuk menagih janji pemerintah untuk menaikkan upah para buruh. “Kedatangan kami kesini untuk menagih janji pemerintah untuk menaikkan upah para buruh,” ucapnya.
Dia juga menginstruksikan kepada seluruh para buruh di wilayah Kabupaten Bogor untuk terus menyuarakan tuntutan tersebut, dan siap melakukan aksi secara besar-besaran jika apa yang diminta tak digubris.
Sementara itu, Marmin Darsono, salah satu perwakilan buruh mengatakan ada lima tuntutan yang diminta oleh para buruh, antara lain kenaikan upah menajdi Rp 3,5 juta, penghapusan sistem kerja outsorching, serta mencabut Inpres nomor 9.
Dia menambahkan, tuntutan para buruh juga meminta pemerintah harus menjalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), agar seluruh kebutuhan hidup layak para buruh dapat terlaksana dengan baik. “BPJS harus segera dijalankan oleh pemerintah, karena badan pelaksana tersebut dapat membantu kami mendapatkan hak para buruh,” tambah dia.
Dalam aksi tersebut, ratusan aparat gabungan yang terdiri dari Polres Bogor dan Satpol PP bersiaga mengantisipasi jalannya demo tersebut. Bahkan dalam aksi tersebut, pintu gerbang pemkab Bogor ditutup dan dijaga ketat aparat kepolisian dan Pol PP.
Tidak ada komentar: