"Kami khawatir tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Sebab, banyak rekan-rekan pemborong yang mengandalkan uang tagihan dalam pelaksanaan pekerjaan. Banyak proyek yang mogok karena pemborong kehabisan uang modal kerja," kata seorang pemborong saat mendatangi press room DPRD Kabupaten Bogor, Senin, (21/10).
Kontraktor yang menolak ditulis namanya ini mencontohkan, proyek yang dia kerjakan sudah selesai sejak 2 bulan lalu. Namun, sampai sekarang tagihannya belum cair juga dan macet di Konsultan Manajemen Proyek (KMP) yang dibentuk DBMP. Selain dirinya, sekitar 180 berkas tagihan para pemborong, baik yang sudah selesai 100 persen atau pembayaran termyn, masih macet. Adanya KMP justru menghambat proses penagihan uang proyek.
"Sebenarnya ini masalah di administrasi penagihan. KMP tidak punya format berkas tagihan yang jelas. Akibatnya, berkas bolak-balik untuk revisi," Kata Ketua Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia Kabupaten Bogor Hilman Matondang saat dihubungi wartawan, Senin sore.
Hilman mengaku cemas uang proyek tidak bisa tertagih pada tahun anggaran 2013. Apalagi, saat ini sudah memasuki akhir tahun 2013. Namun, baru sedikit tagihan proyek yang sudah bisa dicairkan. Selain itu, penyelesaian pekerjaan juga terancam tidak selesai sesuai jadwal.
Nilai total proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan mencapai Rp 600 miliar lebih dengan jumlah paket proyek sekitar 215 paket pekerjaan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 80 persen belum menerima pembayaran.
"Tagihan masih tertahan. Kami khawatir berdampak kepada penyelesaian pekerjaan. Sekarang bahan-bahan material harus beli cash. Sedangkan tidak semua pemborong punya modal kuat," jelas Hilman.
Sekretaris DBMP, Yayat Supriatna mengatakan tersedatnya penagihan tidak akan menghambat pelaksanaan pekerjaan. Ia meyakini semua proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan pemborong, akan selesai tepat waktu. "Untuk jelasnya secara teknis tanya saja Pak Chandra (Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan)," kata dia saat dihubungi wartawan.
Tidak ada komentar: