Menurut dia, sudah selayaknya Pemkab Bogor mengeluarkan perda maupun perbup. Terlebih, saat ini LMDH sudah melakukan kerjasama dengan Kementrian Kehutanan untuk memberdayakan masyarakat yang berada disekitar pinggiran kawasan hutan agar sama-sama menjaga lingkungannya.
Alasan lainnya, kata Solahudin,selama ini LMDH sudah membantu program pemerintah didalam melestarikan keberadaan hutan, serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dengan memanfaatkan potensi hutan yang selama ini tidak produktif atau tak tergarap.
"Wajar saja kalau kami selaku pengurus LMDH minta Pemkab Bogor mengeluarkan aturan perda atau perbup," ujarnya di sela-sela kegiatan rapat kerja (Raker) LMDH Kabupaten Bogor di Hotel Puri Ayuda Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung belum lama ini.
Selain itu, Pemkab Bogor diminta untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap keberadaan paguyuban LMDH dengan kelompok masyarakat tani lainnya yang ada sekarang. Dan perlu dipahami bahwa pemberdayaan kelompok masyarakat tani hutan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor merupakan tanggung jawab bersama, termasuk Pemkab Bogor.
"Makanya Pemkab Bogor harus menjadi staek holder utama dalam membimbing serta memberdayakan kelompok tani hutan," ungkap Solahudin.
Hal lain yang menjadi rekomendasi LMDH Kabupaten Bogor dalam raker tersebut, yakni meminta Pemkab Bogor untuk melakukan kegiatan penyuluhan terhadap kelompok masyarakat tani hutan yang tergabung dalam LMDH, baik itu berkaitan dengan mutu sumber daya manusia (SDM) maupun penguatan kelembagaan kelompok guna meningkatkan ksesejahteraan masyarakat kelompok tani.
"Kamipun menuntut Pemkab Bogor agar mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat kelompok tani hutan yang tergabung didalam LMDH," tegas Solahudin.
Sementara, calon anggota DPD RI wakil Jawa Barat, Nace Permana mengapresiasi keberadaan LMDH di tengah-tengah masyarakat sekitar pinggiran hutan. Sebab, adanya LMDH yang sudah bermitra dengan Perhutani dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.
"Karena melalui kemitraan itu, sama-sama dapat membangun dan melestarikan serta menghasilkan ekonomi di wilayah hutan. Kalau masyarakat sekitar pinggiran hutan terakomodir dan masuk ke LMDH, secara tidak langsung perekonomiannya akan meningkat," paparnya yang saat kegiatan raker menjadi pembicara.
Nace menambahkan, masyarakat yang berada di pinggiran hutan berhak membentuk LMDH. Itu bisa dibuktikan dengan beberapa daerah yang masyarakatnya berada di pinggiran hutan setelah membentuk LMDH menjadi sukses, seperti Bandung potensi kopi, Nganjuk Jawa Timur menjadi penyuplai bahan makanan pokok orang Jepang yang di sebut poran walaupun baru ekspor 10 persen kebutuhannya, dan Indramayu pemasok kayu putih.
"Untuk di Kabupaten Bogor sendiri sangat banyak potensi yang bisa di kembangkan, seperti potensi pariwisata maupun pertambangan. Sedangkan untuk ciri khas dari makanan, masyarakat terutama para petani bisa menonjolkan ciri khas yang sudah ada seperti Talas Bogor," imbuhnya.
Nace berharap, Pemkab Bogor dapat bersinergi dengan Perhutani dan LMDH dalam menjaga keberadaan hutan. Sehingga, pengrusakan kawasan hutan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor bisa teratasi. (BSR)
Tidak ada komentar: