Desakan ini menguat lantaran tak sedikit kepala dinas dan badan yang kinerjanya buruk sehingga mengakibatkan sejumlah program Pemkab Bogor, khususnya yang dicanangkan Bupati Yasin sendiri di periode pertama kepemimpinannya, mengalami kegagalan. Contohnya, program revitalisasi pertanian, pengembangan UKM serta koperasi dan program-program lainnya.
"Kita melihat kinerja Bupati Yasin di periode pertama kepemimpinannya sudah cukup baik, dan hasil pembangunan juga dapat dirasakan masyarakat luas. Tapi sayang, ada beberapa program Bupati yang tidak berjalan akibat kepala dinas dan badan yang tidak mampu bekerja, ini harus dievaluasi oleh Bupati," kata Coky Pasaribu, Ketua Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah (LPPD) Bogor Raya dalam siaran persnya, Minggu (4/1/2013).
Coky menunjuk sejumlah unit kerja Pemkab Bogor yang terindikasi berkinerja buruk, yakni Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Binamarga dan Pengairan, Dinas Peternakan, BPLH dan Unit Layanan Pengadaan Kab Bogor.
"Sebagai mitra kerja sekaligus kontrol sosial, kami tentunya berkewajiban melakukan evaluasi dan menyampaikan second opinion untuk Bupati. Ini bukan menjustifikasi, tetapi lebih merupakan hasil monitoring dan kajian dari masyarakat kepada kepala daerah agar di periode keduanya tidak mengalami stagnan dalam menjalankan program kerjanya," papar Coky.
Menurut Coky, cukup banyak program pada dinas-dinas yang disebut diatas tidak berjalan mulus, bahkan malah muncul permasalahan dibalik kegiatan atau program yang dilaksanakan. Contoh terbesarnya pada Dinas Pertanian serta Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.
"Misalnya kegagalan Kepala Dinasnya dalam menjalankan program revitalisasi pertanian dan program pengembangan usaha kecil menengah serta pemberdayaan koperasi. Sementara pada Satuan Pol PP, kami mencatat kegagalan mereka dalam menegakan Perda terhadap tempat-tempat hiburan malam. Itu semua bisa dilihat dengan jelas," jelasnya.
Secara khusus, Coky juga menyoroti kinerja Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dalam mengembangkan BUMD-BUMD milik Pemkab, khususnya Lembaga Pinjaman Keuangan (LPK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Selama empat tahun terakhir, tambah Coky, tidak terlihat adanya kemajuan.
"Kinerja keuangan dan aset seluruh LPK dan BPR milik Pemkab Bogor ditengarai tidak beres. Kenapa? Karena Bagian Perekonomian tidak transparan dalam mengelola LPK dan BPR tersebut. Seperti ada sesuatu yang tak beres hendak ditutup-tutupi mereka. Saya kira hal ini patut disikapi serius oleh Bupati," kata Coky.
Kinerja buruk sejumlah Dinas di lingkungan Pemkab Bogor ini, tentunya harus disikapi oleh Bupati Yasin dengan melakukan perombakan. "Kita berharap pada Bupati untuk memutasi pejabat Pemkab yang berkinerja buruk. Tempatkan figur-figur yang kompeten dan layak di dinas, agar program Bupati di periode kedua ini bisa berjalan maksimal dan tercapai secara optimal," pungkasnya. (bsr)
Tidak ada komentar: