Dukungan tersebut, bisa dilihat dari apresiasi yang diberikan oleh induk organisasi pemuda tersebut melalui gelar acara Focus Group Discusion ‘Telaah Raperda BUMD Pariwisata Kabupaten Bogor’ di Gedung KNPI, Kamis (20/2).
.
Plt Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Muhammad Burhani mengatakan, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional serta Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Maka dirasa perlu membentuk BUMD untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah.
"Kami sangat mendukung dibentuknya BUMD Pariwisata, sebagai salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tentu saja BUMD tersebut dituntut agar lebih professional dan efisien," kata Burhani.
Pemerintah harus membentuk terlebih dahulu Perusahaan Dagang dan Perusahaan Terpadu. Sebagai sarana penunjang pemasukan dibidang pariwisata ini.
Dibentuknya BUMD Pariwisata ini, kata Burhani, tentu saja diharapkan akan berdampak pada percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi, "sebagai salah satu daerah tujuan wisata, tentu saja kita berharap akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Hubungan Antar Lembaga DPP KNPI, Dawak Faturrahman bahwa dengan dibentuknya BUMD Pariwisata Kabupaten Bogor adalah sebuah terobosan baru dalam pengelolaan kepariwisataan di kabupaten Bogor, "ini merupakan terobosan baru dalam rangka peningkatan pengelolaan sektor pariwisata yang tentunya akan menambah peningkatan PAD," ujarnya.
Namun, dirinya juga berpesan jika BUMD telah dibentuk harus dibuat pemetaan mengenai wilayah mana saja yang akan dijadikan sektor pariwisata “Artinya jika sudah dibentuk BUMD Pariwisata, harus segera dibuat pemetaan, sehingga daerah yang menjadi tujuan wisata kita dapat dikelola dan dipromosikan secara utuh sehingga mampu menarik wisatawan yang ingin berkunjung,” pungkasnya. (zak/sir)
Tidak ada komentar: