"Belum adanya SMP Negeri di wilayah Cilebut, sementara keberadaan SMP Negeri tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat," kata Camat.
Menaggapi hal tersebut, Bupati pun meminta para kepala desa di wilayah tersebut beserta Camat untuk segera mengajukan pembangunannya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Musrenbang. "Segera ajukan untuk pembangunannya," ujar Bupati.
Adanya lahan seluas 2000 meter persegi di Bumi Pertiwi Cilebut Timur bagi pembangunan gedung SMP Negeri tersebut, Bupati memerintahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk membangunnya dengan lantai bertingkat, karena lahan seluas 2000 meter persegi dirasa kurang memadai. "Nanti untuk konstruksinya akan dibangun dengan bertingkat karena lahannya hanya 2000 meter," tandasnya.
Selain itu, Bupati juga memerintahkan kepada Camat untuk mengumpulkan para Ketua RT dan RW, Kades, dan kader Posyandu untuk diberikan sosialisasi mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "Nantinya mereka yang akan mensosialisasikan kepada warganya mengenai BPJS, karena informasi mengenai BPJS ini harus sampai kepada masyarakat dengan jelas, dan jangan sampai ada pungutan biaya untuk pembuatan kartu BPJS," tegasnya.
Mengenai permasalahan kemacetan yang kerap kali terjadi di ruas jalan depan stasiun Cilebut dan Pasar Cilebut, akibat dari jumlah kendaraan yang tidak berimbang dengan kapasitas jalan yang lebarnya hanya 4 meter, Camat Sukaraja menjelaskan telah berupaya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengurai kemacetan di wilayah tersebut.
"Kami telah berkoordinasi dengan Polsek Sukaraja untuk mengatur dan mengurai kemacetan, serta kami juga kerap mengadakan penertiban PKL rutin oleh Trantib Kecamatan Sukaraja, dan kami pun mengusulkan agar dibangun sub terminal di Cilebut agar angkutan umum lebih tertib," jelas Camat.
Tidak ada komentar: