Wasekjen Isa Muchlis menyebutkan, alasan forum untuk memanggil SDA agar tercapai kejelasan dari ketua umum di hadapan forum yang dihadiri 28 dari 33 DPW yang datang ke Mukernas ketiga itu.
"Loh kan yang tadi pagi itu kan (SDA)belum ketemu sama semua DPW. Ini kita minta buat ngomong sama semua DPW. Kita tunggu sampai jam 10.00 WIB," kata Muchsin usai rapat pleno dalam Mukernas di Hotel Seruni III, Cisarua, Bogor, Kamis (24/4) dini hari.
Sebenarnya SDA sudah hadir ke area Mukernas pada siang hari, Rabu (23/4). Namun, pria yang menjabat sebagai Menag itu hanya melakukan pertemuan tertutup dengan Waketum PPP Emron Pangkapi lalu meluncur pergi meninggalkan area Mukernas.
Alhasil, Emron yang pada Rapimnas ditunjuk sebagai Plt Ketum membuka Mukernas ketiga itu. Namun, Muchsin mengatakan, kehadiran SDA penting untuk menjelaskan kisruh yang terjadi di partai berlambang Ka'bah itu di hadapan forum.
Jika SDA tidak datang, Muchsin menuturkan tidak ada ultimatum yang dilayangkan pada SDA. Dia berpendapat forum yang diadakan bersifat ramah tamah.
"Nggak ada (ultimatum) karena forumnya islah ya kita ramah tamah saja. Islah itu kan harus kedua belah pihak. Bahwa itu ketetapannya harus zero kan, mulai dari nol lagi," pungkasnya.
Menurut Wakil Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa, ada dua opsi terkait kembali ditundanya Mukernas, pertama terkait ketidakhadiran SDA. Mengingat islah dapat dilakukan jika ada dua pihak yang bersengketa hadir.
"Kita akan menunggu kehadiran Pak Suryadharma Ali sampai jam 10.00 WIB, besok," katanya di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
Namun, bila SDA tidak hadir dan tidak ada penjelasan secara tertulis, ujar Suharso, maka para peserta Mukernas memutuskan untuk menjalani sebagaimana keputusan yang dikeluarkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
"Kalau beliau tidak hadir dan tidak ada penjelasan tertulis maka para peserta memutuskan keputusan Rapimnas dikukuhkan," tukasnya.
Sebelumnya, SDA memilih pulang ketika Mukernas akan dimulai. Ia meninggalkan lokasi seusai melakukan pertemuan tertutup bersama dengan Majelis Syariah, pimpinan pusat, wilayah, dan fungsionaris PPP lainnya. (zak)
Tidak ada komentar: